PN Sigli Sidangkan Terdakwa Keterbelakangan Mental

Selasa, 24 April 2018 | 12.31 WIB

Bagikan:
foto : PN Sigli Sidangkan Terdakwa Keterbelakangan Mental

DAILYACEH.COM,Sigli | Pengadilan Negeri Sigli menyidangkan terdakwa atas nama Martunis Munandar yang merupakan Seorang anak keterbelakangan mental atas kasus dugaan  perbuatan pencabulan (sodomi) dengan Nomor Perkara 92/Pid.Sus/2018/PN Sgi, Senin (23/4/2018)

Salah satu Penasehat Hukum terdakwa,  Muhammad Zubir SH dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) kepada awak media menyampaikan Kondisi terdakwa saat ini tidak normal dengan Retardasi Mental Moderat (Keterbelakangan Mental) berdasarkan Visum et Repertum Psikiatrikum yang di keluarkan Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh.

Lebih lanjut zubir menjelaskan kemaren agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dimana Jaksa Penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakn Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 82 UU 2104 atas perubahan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dengan pidana penjara selama 6 (enam)  tahun penjara.

Terkait tuntutan Jaksa kami selaku penasehat hukum akan mengajukan pembelaan dimana dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”):

a.    Alasan pembenar berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembenar dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
b.    Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP:
“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” ujar zubir

Kami berharap majelis hakimnya nantinya bisa lebih jeli memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya terdakwa tersebut dan Jika hakim berpendapat bahwa bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin) Kata Advokat Muda Muhammad Zubir.

Sementara itu Kuasa Hukum terdakwa dari Hukum Kodam (Kumdam) Iskandar Muda, di hadiri oleh Lettu Chk Lukman Hakim, Serka Hafas M, PNS Muhammad H.
Salah seorang kuasa hukum terdakwa dari Kumdam Lettu Chk Lukman Hakim mengatakan bahwa pendampingan terhadap terdakwa merupakan salah satu tugas pokok Kumdam yakni memberikan bantuan dan nasihat hukum untuk prajurit dan keluarga besar prajurit. Hal tersebut karena bantuan hukum merupakan rawatan kedinasan yang menjadi hak seluruh prajurit TNI termasuk keluarganya.

"Bantuan hukum merupakan rawatan prajurit TNI termasuk keluarganya, oleh karenanya memperoleh bantuan hukum merupakan hak bagi mereka. Kebetulan terdakwa ini adalah anak dari prajurit".

Lukman Hakim berharap agar kasus ini di tangani dengan bijak berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang di diskriminasi.[]
Bagikan:
KOMENTAR