YARA Pidie Somasikan Qanun No 8/2011 Ke Pemkab Pidie

Minggu, 22 April 2018 | 14.52 WIB

Bagikan:
Foto : Junaidi (Ketua YARA Pidie) saat penyerahan surat ke Camat Batee beberapa waktu yang lalu

DAILYACEH.COM,Pidie | Ketua Yara Pidie/Pidie Jaya, Junaidi mempertanyakan (somasi) kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, tentang Qanun Pidie no 8 tahun 2011 terkait Aparatur Gampong. Hal itu dijelaskan Junaidi kepada media ini melalui seluler, Minggu, 22/4/2018.

Menurut Junaidi, qanun no 8 tahun 2011 yang dibuat oleh DPRK Pidie dan disahkan oleh Bupati Sarjani Abdullah pada tahun 2011, yang mengatur pada tata persyaratan aparatur gampong, mulai Geuchik, Tuha Peut, Ketua Dusun dan Kaur.

"Qanun nomor 8 tahun 2011 pasal 35, 36 dan 37 pada huruf a, b, c, d, e, f, g dan h semuanya berkaitan masalah perangkat gampong. Salah satu bunyi pasal tersebut yang mengwajibkan aparatur gampong dalam Kabupaten Pidie, harus berijazah SLTP sederajat.

"Tetapi pada pelaksanaannya, banyak aparatur gampong yang tidak memiliki ijazah, kecuali geuchik. Seperti pengaduan masyarakat gampong Laweung, bahwa di Laweung ada aparaur gampong (tuha peut, kadus dan kaur) tidak memiliki ijazah. Hal ini bertentangan dengan qanun yang sudah dibuat/disahkan." kata Junaidi.

Hal itu sudah disampaikan YARA kepada camat Batee, Pidie, beberapa bulan yang lalu. Namun sampai saat ini belum ada respon dari pemkab Pidie."sambung Junaidi.

"Jika para kadus, tuha peut dan kaur tidak memiliku ijazah SLTP sederajat, bagaimana dia bisa mengelola dana desa dengan tepat. Sebab toh dia tidak berpendidikan. Jadi tiap hari dia diperalat oleh orang-orang yang pandai." tegas Junaidi.

Untuk itu, Junaidi mengharap pemerintrah kabupaten Pidie, terutama Bupati Abusyik, untuk meninjau kembali gampong-gampong yang aparaturnya yang tidak memiliki syarat. Intinya, Junaidi menegaskan agar Bupati Pidie, menjalankan qanun ini sebagaimana mestinya, mengingat agar Anggaran Dana Desa(ADD) bisa dikelola tepat sasaran.

Junaidi juga menghimbau kepada para camat yang baru yang dilantik karena mutasi beberapa hari yang lalu, agar memberlakukan qanun tersebut bagi seluruh aparatur gampong dalam wilayah kecamatannya masing-masing agar aparat desa memiliki pendidikan sesuai yang termaktub dalam qanun Pidie no 8 tahun 2011 tentang ijazah aparatur gampong. Pungkas Junaidi.[Ism]
Bagikan:
KOMENTAR