Pemkab Aceh Jaya Raih WTP Tahun 2017

Rabu, 23 Mei 2018 | 18.22 WIB

Bagikan:
Foto : Bupati Aceh Jaya Terima WTP dari perwakilan BPK Provinsi Aceh(23/5)

DAILYACEH.COM,Banda Aceh | Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali raih Opini WTP (Wajar Tampa Pengecualian) Tahun 2017, dari Badan Pemeriksaan Keuagan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh, Rabu, (23/5/18) .

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu Kabupaten yang memperoleh WTP dari Lima Kabupaten/Kota  lainnya se- Aceh.

Pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  tersebut berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Aceh Jaya termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan Tahun 2017.

Kepala BPK Perwakilan Aceh, Isman Rudy, SE, MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan.

"Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran  laporan keuangan  bukan merupakan jaminan  tidak adanya Penyimpangan (fraud),  yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraod dikemudian hari. Hal ini perlu disampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan semngenai makna opini. Lanjut Isman Rudy.

Sementara Bupati Aceh Jaya, Drs. H. T. Irfan TB, disela menerima LHP - LKPD Tahun 2017 yang diserahkan BPK Aceh, Mangatakan,

"alhamdulillah Kabupaten Aceh Jaya kembali memperoleh Opini WTP dari BPK RI, hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar SKPK yang selalu Kooperatif selama tim BPK berada di Aceh Jaya". Ucap Bupati Irfan

Irfan TB Juga mengucapkan terima kasih kepada kepala Bappeda beserta jajaran yang  telah memformulasikan anggaran dengan  baik juga kepada kepala BPKK Aceh Jaya beserta jajarannya yang  telah menyajikan laporan keuangan dengan  baik sehingga kita  kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kemudian kepada SKPK yang mendapat rekomendasi dari BPK terhadap LHP – LKPD diharakan mengharapkan untuk  segera menindak lanjuti rekomendasi tersebut  limit waktu 60 hari kedepan, baik yang menjadi catatan maupun kerugian daerah, dan kepala inspektorat Aceh Jaya untuk terus memantau penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari BPK, Inspektotar Aceh, maupun inspektorat kabupaten itu sendiri. Harapnya.

Adapun lima Kabupaten/Kota yang kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) atas LKPD Tahun 2017, antara Lain, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kota Langsa dan Kota Banda Aceh. [*]
Bagikan:
KOMENTAR