Begini Penjelasan Ketua YARA Terkait Bendera Bintang Bulan Yang Dikibarkan

Minggu, 10 Juni 2018 | 23.59 WIB

Bagikan:
Foto : Staf YARA saat pengibaran Bendera Bintang Bulan ( 10/6)
DAILYACEH.COM,Banda Aceh|Setelah sempat berkibarnya bendera Bintang Bulan di kantor Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), akhirnya di turunkan setelah pihak Kepolisian dari Polsek Kuta Alam dan Koramil mendatangi Kantor YARA di Gampong Keuramat Banda Aceh.

Kedatangan penegak hukum itu terkait berkibarnya Bendera Bintang Bulan yang mirip dengan Bendera GAM yang dikibarkan oleh YARA, Minggu (10/6). Kapolsek Kuta Alam AKP Dheni bersama sejumlah personel Polsek dan dari Koramil meminta kepada Ketua YARA, Safaruddin SH untuk menurunkan bendera Bulan Bintang tersebut.

Menurut pihak keamanan, pengibaran Bendera Bintang Bulan dinilai melanggar ketentuan yang ada, karena belum adanya persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk mengibarkan Bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu.

Usai proses di turunnya, Ketua YARA, Safaruddin SH dipanggil ke Polda Aceh untuk dimintai keterangan terkait pengibaran bendera itu dengan menyetir mobil sendiri menuju Polda Aceh, untuk memberikan keterangan terkait alasan pengibaran bendera Aceh Bulan Bintang, yang sudah lama menjadi polemik antara Jakarta dengan Aceh.

Setelah memberikan keterangannya kepada penyidik Polda Aceh, ketua YARA Safaruddin SH kembali ke kantor nya di jalan Pelangi No 88 Kampoeng Kramat, Kota Banda Aceh.

Ketua yayasan advokasi rakyat Aceh (Yara) Safaruddin, SH. Mengucapkan, "Alhamdulillah saat ini, pukul 15.15 saya sudah kambali ke Kantor YARA setelah di introgasi di bagian Intel Polda selama beberapa jam. 

Menurut Safaruddin, Dalam intrograsi tersebut menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan adalah bukan hal yang terlarang, karena Qanun No 3 tahun 2013 sampai dengan saat ini masih sah dan norma hukumnya belum ada yang berubah dan di cabut.

Saya berpedoman pada apa yang di sampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Dr Amrizal J Prang beberapa hari lalu di media masa bahwa dalam hal norma tertentu, apalagi norma pelaksana, tidak di atur dalam regulasi yang lebih tinggi, maka qanun berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang harus tetap di patuhi.
Sebelum qanun itu di batalkan, itu yang di sampaikan oleh Kepala Biro Hukum dalam mendukung Gubernur dalam melaksanakan Qanun  No 6 tahun 2016, walaupun norma yang di pakai itu bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 dan UU No 11 tahun 2006, tetapi tetap bisa di jalankan sejauh Qanun tersebut belum di cabut.

"Demikian juga dengan Qanun No 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, walaupun ada normanya yang bertentangan dengan PP 77 tahun 2007, tetapi qanun tersebut masih bisa di jalankan karena belum di cabut, jadi bagi saya tidak ada masalah jika masyarakat Aceh ingin mengibarkan bendera Bulan Bintang tersebut.

Kecuali tambah Safaruddin lagi, "kalau Qanunnya sudah di cabut, kalau menjalankan Qanun No 3/2013 bisa di tangkap karena Qanunnya bertentangan dengan PP 77/2007, maka tangkap juga Gubernur karena menjalankan Qanun 6/2016, "jelas Safaruddin SH.
Bagikan:
KOMENTAR