Diduga Adanya Persekongkolan, DPRK Diminta Hentikan Rekrutmen KIP Kota Langsa

Rabu, 06 Juni 2018 | 03.36 WIB

Bagikan:
Foto : Istimewa

DAILYACEH.COM,Langsa | Pengurus Cabang Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kota Langsa meminta DPRK Langsa menghentikan tahapan rekrutmen penjaringan dan penyaringan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa periode 2018-2023.

"Sebaiknya DPRK Langsa dapat menghentikan proses penjaringan dan penyaringan calon Anggota KIP setempat, karena diduga terdapat sejumlah keculasan," sebut Sekretaris SAPMA Pemuda Pancasila Kota Langsa, Sukma M Thaher kepada wartawan di Langsa, Selasa sore.

Menurut Sukma, pihaknya merasa berkepentingan menyuarakan desakan agar Komisi I DPRK Langsa bisa menghentikan tahapan rekrutmen dimaksud guna menyelamatkan dan menjaga independensi KIP sebagai penyelenggara kepemiluan.

Pasalnya, diduga adanya praktik persekongkolan dalam menentukan lima orang calon anggota KIP Kota Langsa tersebut.

"Dari seleksi tingkat tim independen saja mulai terendus aroma keculasan oleh pihak tertentu untuk meloloskan calon tertentu pula," ungkap Sukma.

Pihaknya, kata dia, menduga petinggi partai politik tertentu telah berkomplot guna meloloskan lima komisioner KIP Langsa 2018-2023 yang bisa mengamankan kepentingan pribadi dan partai tersebut.

Bahkan, tambah Sukma, beredar desas-desus adanya praktik transaksional berbandrol sejumlah rupiah dalam menentukan kelulusan calon anggota KIP dimaksud.

"Daripada independensi KIP dikebiri kepentingan politik sesaat, lebih baik Komisi I DPRK Langsa menghentikan saja proses rekrutmen KIP tersebut," desak Sukma.

Ia merasa heran dengan beredar nama-nama calon anggota KIP Langsa 2018-2023 sebelum adanya penetapan dan pengumuman resmi dari DPRK Langsa.

Ketika ditelisik, ternyata nama-nama calon anggota KIP Langsa yang akan diloloskan sebagai komisioner ternyata memang memiliki hubungan kedekatan dengan sejumlah anggota dewan maupun petinggi Partai Politik.

"Dari nama yang beredar memang memiliki kedekatan dengan elit politik. Jadi, rekrutmen yang dilakukan hanya tahapan kamuplase semata," urai Sukma.

Sukma meminta pihak kepolisian agar bisa terlibat dalam memantau bahkan memeriksa tim independen penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Langsa serta panitia seleksi pada Komisi I DPRK Langsa.

"Kepolisian kita minta bisa mengusut adanya dugaan politik transaksional dan persekongkolan dalam proses rekrutmen calon anggota KIP Langsa," pinta dia.[]
Bagikan:
KOMENTAR