Fraksi PA Sesali Pernyataan Ketua Golkar Tentang Pemilihan KIP Aceh Besar

Senin, 25 Juni 2018 | 19.07 WIB

Bagikan:
Foto : Bakhtiar ST Ketua Fraksi Partai Aceh Kabupaten Aceh Besar

DAILYACEH.COM,Aceh Besar | Ketua Fraksi Partai Aceh, Bakhtiar ST, menyampaikan bahwa fit and proper test calon komisioner Komite Pemilihan Independen (KIP) Aceh Besar sudah sesuai dengan tata tertib persidangan yang berlaku.

Pleno tersebut meluluskan lima komisioner dan juga menyepakati lima lulus cadangan. Mereka yang terpilih merupakan putra terbaik, memiliki pengalaman, kapasitas dan integritas dalam menyukseskan pemilu 2019 berlangsung secara demokratis, adil dan jujur.

Bakhtiar menjelaskan, bahwa Komisi I menerima 15 nama dari tim seleksi, selanjutnya Komisi I yang terdiri dari PAN, Nasdem, PDA, Golkar dan PA membahas dan memilih lima komisioner dan lima lulus cadangan.

“Kami menyesalkan pernyataan ketua Golkar, Nasdem dan PAN yang menolak hasil pleno tersebut karena hasilnya itu merupakan keputusan dalam komisi I, pemilihannya sangat demokratis," kata Bakhtiar, Senin (25/6/2018).

Pria yang dipercayakan sebagai ketua fraksi PA ini, selanjutnya mempertanyakan pernyataan ketua Golkar bahwa proses pemilihan cacat hukum, dimananya cacat hukum.

“Saudara ketua Golkar Aceh Besar nampak sekali belum membaca tatib persidangan, kami maklumi karena beliau bukan anggota legislatif, mungkin tidak tahu, semestinya perwakilan Golkar di komisi I dapat menjelaskan isi tatib tersebut, supaya ketuanya tidak membuat pernyataan yang kotraproduktif dengan isi tatib, sehingga dampaknya menciptakan keresahan publik dan kegaduhan politik Aceh Besar yang kita ketahui sudah semakin konstruktif, saran saya baca pasal 70 dan 97," pinta Bakhtiar.

Malah sebaliknya, Bakhtiar membeberkan pelanggaran yang dilakukan Golkar sendiri, ketua DPD Golkar telah berbuat sewenang-wenang dalam mereposisi perwakilannya di Badan Anggaran (Banggar), semestinya pergantian tersebut dilakukan atas permintaan Fraksi Golkar bukan ditanda tangani oleh ketua DPD, tindakan ini yang melanggar tatib dan cacat hukum, dan ini menggambarkan sikap dan perilaku pemimpin yang otoriter.

“Bukan hanya itu, saat reposisi perwakilannya di komisi I kembali mengulangi kesalahannya, namun sudah diperintahkan untuk diubah suratnya, namun sejauh ini belum dibacakan dalam paripurna," ujarnya lagi.

Bakhtiar menegaskan bahaya sekali jika sikap dan perilaku pemimpin yang tidak mengikuti aturan, karena selain menciptakan situasi yang tidak nyaman di gedung parlemen juga dapat menciptakan kebingungan di tengah publik.

“Mari kita arif dalam menyikapi hasil ini, semua sudah dimusyawarahkan, bagi Partai Aceh, pembangun politik kesejahteraan lebih kami utamakan, jadi mari kita sikapi semua proses ini dalam paripurna resmi kedepannya," tutup Bakhtiar. [•]
Bagikan:
KOMENTAR