Pemkab Aceh Jaya Sampaikan Pertanggung Jawaban APBK Tahun Anggaran 2017

Kamis, 28 Juni 2018 | 16.30 WIB

Bagikan:
Foto : Tgk Yusri, S lakukan penandatangan Pertanggung jawaban  APBK tahun anggaran 2017 (28/6)

DAILYACEH.COM,Calang | Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya beserta jajaranya menyelenggarakan rapat Paripurna ke-XI masa persidangan III Tahun 2017-2018 DPRK Aceh Jaya tentang rancangan Qanun  Tahun 2018 terhadap pertanggung jawaban pelaksanaan APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017  yang berlangsung di Gedung DPRK setempat,(28/6).

Rapat paripurna ke- XI di gelar dalam rangka untuk mempertanggungjwabkan kepada dewan terhormat di bidang keuangan, sebagai evaluasi atas pelaksanaaan berbagai kegiatan dan pogram kerja tahunan pemerintah Daerah.

Saat berlangsungnya sidang paripurna, Wakil Bupati Aceh Jaya Tgk Yusri menyampaikan bahwasanya perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten bertujan untuk mngetahui secara nyata pencapaian hasil dan sasaran penggunanaan anggaran daerah berdaasarkan acuan dari perencanaaan yang telah di tetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya nomor 12 tahun 2016 tentang APBK Tahun 2017 dan Qanun kabupaten Aceh Jaya Tahun nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2017.

Wakil Bupati Aceh Jaya dalam sambutannya menyampaikan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 52.599.500.273,85 (lima puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 5,25%, 

Sedangkan pendapatan dari transfer dan lain-lain pendapatan yang sah (pemerintah pusat dan provinsi) sebesar Rp 764.902.128.291,90 (tujuh ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah) atau 76,36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih sangat besar ketergantungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tgk Yusri,S sampaikan, Komposisi pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Penerimaan pendapatan asli daerah ini terdri dari pajak daerah sebesar Rp.7.046.243.726,00 (tujuh milyar empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah),  

Dan retribusi daerah sebesar Rp16.827.463.860,88 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh koma delapan puluh delapan rupiah) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 6.431.673.688,49 (enam milyar empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah) dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp22.294.118.998,48 (dua puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah).

Pendapatan  transfer 2016 realisasinya sebesar Rp 764.902.128.291,90 (tujuh  ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus dua juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh satu koma sembilan puluh rupiah).

Seterusnya Wakil Bupati menjelaskan tentang belanja direalisasikan sebesar Rp1.011.639.687.455,98 (satu triliun sebelas milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah) yang menurut kelompok belanja terdiri dari :

Ia melanjutkan belanja tidak langsung sebesar Rp474.727.921.998,48 (empat ratus tujuh puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah) atau 96,01%. belanja ini merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dan belanja langsung sebesar Rp 536.911.765.457,50 (lima ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh lima ribu  empat ratus lima puluh tujuh  koma lima puluh rupiah) atau 94,32%. belanja ini merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada kesempatan itu menyampaikan Pemerintah Aceh Jaya akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerah dengan meyempurnakan manajemen keuangan, melakukan efesiensi dan penghematan, mempertajam prioritas, mengali sumber pendapatan yang baru, sehingga nantinya dapat tercapai apa yang di harapkan yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Rapat paripurna tersebut di pimpin langsung oleh ketua DPRK, Wakil Ketua beserta anggota yang hadir dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda, SKPK dalam Kabupaten Aceh Jaya. [Humas]
Bagikan:
KOMENTAR