YARA Lapor Oknum Hakim Mahkamah Syariah Jantho Ke Badan Pengawasan Mahkamah Syariah Aceh

Kamis, 28 Juni 2018 | 22.17 WIB

Bagikan:
Foto : Pengacara YARA saat melakukan pelapora ke Mahkamah Syariah Aceh

DAILYACEH.COM,Banda Aceh | Pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ( YARA) melaporkan oknum Hakim Mahkamah Syariah Jantho terkait pelanggaran kode etik hakim ke Mahkamah Syariah Aceh, kamis 28/6/2018. 

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Zubir SH yang turut didampingi sejumlah pengacara YARA lainnya di antaranya Mila Kesuma SH, Suhaimi SH dan M Dahlan yang bahwa pihaknya telah membuat laporan resmi ke Badan Pengawasan Mahkamah Syariah Aceh terhadap oknum hakim Mahkamah Syariah Jantho yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Hakim.

Muhammad Zubir mengungkapkan pelaporan tersebut berdasarkan
Nomor Pengaduan : 03.29062018 dan Nomor Laporan : TXUXB20180628G8 bahwa oknum hakim yang berinisial (SA, OZ dan YN ) dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran kode etik dalam NO. REK. PERK. : PDN-78/JTH/03/2018 dan NO. REK. PERK : PDN-79/JTH/03/2018, antara lain, dimana oknum hakim tersebut tidak mengedepankan azas persidangan cepat, mudah dan biaya ringan. 

" Iya, kami telah melaporkan oknum hakim tersebut ke Badan Pengawasan Mahkamah Syariah Aceh," ungkap Muhammad Zubir. 

Selain hal tersebut, Muhammad Zubir SH mengatakan oknum hakim melalui jaksa menyampaikan dan meminta kepada terdakwa agar tidak menggunakan jasa Penasehat Hukum (Pengacara), dengan alasan jika menggunakan jasa Penasehat Hukum proses persidangan akan dipersulit oleh hakim atau Mahkamah Syariah. 

Hakim juga pernah meminta melalui jaksa agar persidangan dilaksanakan dalam sekali sidang dengan agenda pembacaan dakwaan, tuntutan dan putusan dalam waktu sekaligus, hal ini sangat bertentangan dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

Menurutnya dimana pada konteks seharusnya hakim menjalankan Qanun tersebut dimana pihak terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa berhak diberikan kesempatan untuk membuktikan fakta yang sebenarnya terjadi didepan persidangan melalui proses pemeriksaan keterangan saksi, pledoi, sebagaimana hak mutlak yang diberikan dalam qanun terhadap terdakwa, sesuai dengan Pasal  60 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, yaitu untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Qanun ini. 

Zubir berharap agar Badan Pengawasan Mahkamah Syariah Aceh menindak oknum hakim tersebut agar kedepannya lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan sesuai dengan ketentuan aturan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[*]
Bagikan:
KOMENTAR