Gawat, Wartawan Singkil Pertanyakan Anggaran Publikasi DPRK

Kamis, 13 September 2018 | 13.38 WIB

Bagikan:
Foto : Wartawan Aceh Singkil pertanyakan anggaran publikasi di DPRK (12/9)

DAILYACEH.COM,Singkil | Forum Perkumpulan Media(FPM) Kabupaten Aceh Singkil sorot realisasi anggaran publikasi untuk sejumlah media di Aceh Singkil berjumlah Rp 400 juta di tahun anggaran 2017 yang dinilai tidak tepat sasaran dan mengada - ngada.

Razaliardi manik Ketua FPM Aceh Singkil kepada wartawan (12/9) mengatakan, Dalam APBK murni Tahun Anggaran 2017, Sekretariat DPRK Aceh Singkil telah mengalokasikan anggaran kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan sebesar Rp 380 juta. Kemudian setelah perubahan APBK naik menjadi Rp 400 juta, atau bertambah sebesar Rp 20 juta, namun realisasinya mencurigakan dan terkesan tidak tepat sasaran.

"Anggaran untuk publikasi tersebut cukup besar, namun ketika media melakukan peliputan diberbagai kegiatan DPRK, pihak Sekretariat dewan selalu mengeluh kepada wartawan jika sudah menyangkut dengan biaya peliputan," ujarnya.

Dikatakan, para kuli tinta atau pekerja Pers di Aceh Singkil tidak mengetahui adanya anggaran kegiatan publikasi yang dialokasikan Sekretariat DPRK sebesar Rp 400 juta. Belakangan salah seorang wartawan membuka perseolan anggaran ini kepada rekan-rekannya.

Dari data yang diperoleh tersebut, akhirnya Forum Pekerja Media (FPM) Aceh Singkil, Rabu, (12/09) mendatangi PLH Sekretaris DPRK Aceh Singkil. Pengurus FPM yang hadir antara lain, Razaliardi Manik selaku ketua FPM, kemudian didampingi Sekretaris Jek Penasehat FPM, Rostani, dan Bendahara, Idrus Syahputra. 

Dalam pertemuan dengan FPM ini, PLH Sekretaris DPRK Aceh Singkil, Muzakir, SH, menyebutkan, bahwa dirinya tidak bisa menjelaskan secara terinci mengenai penggunaan anggaran tersebut. Alasannya, pejabat yang berwenang memberikan penjelasan secara rinci adalah Sekretaris DPRK. Sedangkan pejabat yang menagani kegiatan itu, seperti Kabag Umum dan PPTK saat ini sedang tidak berada di tempat. 

“Besok atau lusa saya coba meminta penjelasan dari mereka (Kabag Umum dan PPTK-Red), setelah itu akan saya beritahu kepada Ketua FPM,” jelasnya.

Muzakir menjelaskan bahwa anggaran kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan itu tidak seluruhnya terealisasi. Dari anggaran sebesar Rp 400 juta ini, katanya, hanya terealisasi sebesar Rp 293.402.500, sementara sisanya akan menjadi SiLPA. []
Bagikan:
KOMENTAR