Terkait Pelanggaran PT Medco,Delky Nofrizal Minta Pemerintah Ambil Sikap Tegas

Kamis, 08 November 2018 | 12.08 WIB

Bagikan:
Foto : Delky Nofrizal Mantan Ketua Bidang Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA)

DAILYACEH.COM,Banda Aceh | Perusahaan Medco E dan P sudah beroperasi 10 Tahun di Aceh, tapi mirisnya IMB saja PT Medco E dan P tak punya. Jni tentunya medco telah melanggar aturan dan sudah semestinya bangunan kontruksi Blok A milik Medco ini dibongkar oleh Pemerintah, hal itu di sampaikan oleh Delky Nofrizal Mantan Ketua Bidang Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) sekaligus Direktur Yayasan Aceh Kreatif (AK),kamis 8/11/2018.

Ia mengatan dalam perolehan izin perusahaan tersebut disinyalir ada hal aneh, seharusnya sudah ada sejak pembangunan kontruksi blok A itu dimulai sudah ada izin pendirian pembangunan tersebut.

Dan Mengacu pada UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung (Pasal 7 ayat 1), rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara untuk hunian termasuk dalam kategori bangunan gedung.

Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan (Pasal 7 ayat (2) UUBG).

“Pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan (Pasal 35 ayat (4) UUBG). Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung (Pasal 40 ayat (2) huruf b UUBG).

Menurutnya secara teknis, Pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 36/2005”). Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin (Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP 36/2005).

"Inikan aneh kenapa ketika dibangun IMB tak diurus, seakan-akan pemerintah sengaja membiarkan", kata Delky Nofrizal.

Selanjutnya, jika kita lihat Kontrak Engineering Procurement and Contruction (EPC) yang ditandatangani MedcoEnergi sebesar senilai AS$240 juta dengan konsorsium dari PT JGC Indonesia dan PT Encona Inti Industri (JEC). Jika separuh saja dari nilai kontrak ini diplot untuk pembangunan fisik Blok A, maka tidak kurang dari Rp16 miliar harus dikeluarkan PT Medco E&P Malaka untuk pengurusan IMB.

Soal kontruksi prasarana bangunan gedung yang sulit ditentukan seperti pipa atau lainnya, maka dapat menghitung dengan mengacu ke Permen Pekerjaan Umum dan Perusamahan Rakyat RI Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung yakni 1,75 persen dari jumlah Rencana Anggaran Biaya (BAB) pembangunan.

Kita mendesak Plt Gubernur Aceh untuk berani bersikap, dan membongkar bangunan Medco karena tidak memiliki IMB."Kalau melanggar aturan, Pemerintah harus berani cabut izin Medco."ungkapnya.

Selain itu, BPMA harus menjadi ujung tombak Pemerintah Aceh untuk mengingatkan Medco menunaikan semua kewajibannya termasuk IMB, Pajak hingga CSR, jangan sampai membiarkan Medco  terus mengeruk SDA tanpa membayar kewajibannya. "Seharusnya BPMA mengevaluasi izin PT Medco karena sejumlah pelanggaran, bukan justeru menjadi ujung tombak membela Medco walau melanggar aturan"

Tak hanya itu, PT Medco juga terindikasi telah melakukan pencemaran lingkungan melalui limbah perusahaan tersebut. Pencemaran yang dilakukan itu sempat divideokan oleh Pemkab Aceh Timur.

"Kami mendesak agar AMDAL PT Medco Ditinjau ulang. Jika memang terbukti perusahaan migas tersebut melakukan pencemaran lingkungan, maka pelaku dapat dijerat dan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar. Ketentuan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,imbuh Mantan Ketua Bidang Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA).[]
Bagikan:
KOMENTAR