Lembaga Wali Nanggroe Penting atau Kepentingan

Senin, 17 Desember 2018 | 20.11 WIB

Bagikan:


Oleh
Fatawa Chairi Rizki, mahasiswa aktif ilmu politik fisip unsyiah

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe meskipun sudah berjalan periode kedua sejak Qanun No 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe disahkan masih saja menyisakan berbagai polemik dalam kalangan masyarakat Aceh. Kendati keberadaan LWN merupakan salah satu bentuk implementasi kekhususan Aceh yang tertuang dalam UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) pasal 96 dan 97. Bagi sebagian khalayak menganggap keberadaan LWN sama sekali tidak penting bagi Aceh. Dan parahnya lagi bagi sebagian khalayak lainnya menganggap keberadaan LWN hanya sebatas kepentingan suatu oknum dan kelompok saja.

Belakangan ini, isu terkait keberadaan LWN kembali muncul ke permukaan. Berakhirnya jabatan PYM Malik Mahmud Al-Haytar pada tanggal 16 Desember 2018 memunculkan berbagai macam spekulasi dikalangan masyarakat Aceh. Bubarkan atau siapa yang kemudian menjadi pengganti penghuni Istana Lampeuneurut tersebut. Akhirnya pada tanggal 12 Desember 2018 PYM Malik Mahmud Al-Haytar sah ditetapkan kembali sebagai Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023 oleh Majelis Tinggi Wali Nanggroe Aceh.

Sepak terjang perlahan berjalan, Polemik LWN terus saja bergulir bagaikan pisang goreng di musim hujan. Tontonan berbalas pantun di media oleh kalangan elit Aceh menjadi konsumsi masyarakat yang menjadi bumbu penikmat perdebatan keudee kopi. Bagi penulis sendiri meyakini bola panas tentang keberadaan LWN akan terus saja bergulir bahkan sampai berakhirnya masa jabatan WN Malik Mahmud bahkan bisa lebih jika keberadaan LWN ini hanya menjadi perbincangan dan kebijakan kalangan elit tanpa melibatkan seluruh komponen masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Pentingnya Lembaga Wali Nanggroe

Provinsi Aceh adalah daerah bersifat istimewa dan mempunyai kewenangan khusus dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Semenjak jaman dahulu Aceh tidak saja menjadi modal bagi keutuhan NKRI tetapi pada keberadaanya Aceh juga menjadi model bagi Indonesia dan daerah lain di seluruh Nusantara. Keberadaan LWN tentu menjadi ikon yang sangat berarti bagi Aceh di mata Nasional bahkan Internasional. Sehingga, bagi penulis sampai kapanpun keberadaan LWN tetap harus dipertahankan dan menjadi kepemilikan bersama bagi seluruh masyarakat Aceh.

Pada hakikatnya, selain menjadi ikonnya Aceh jika kita menelaah Qanun Aceh No 9 Tahun 2013 salah satu tujuan dibentuknya LWN  adalah mempersatukan masyarakat Aceh yang hidup dalam berbagai macam etnis dan suku tertentu disatukan dalam sebuah keacehan tanpa melihat suku, agama dan antargolongan yang ada. Hal ini tentu menjadi satu-satunya alasan bahwa LWN itu itu sangatlah penting dalam perannya sebagaimana tujuan LWN itu sendiri terbentuk.

Dalam pelaksanaan tugasnya Wali Nanggroe Aceh memiliki tugas salah satunya sebagai mana tercantum dalam Qanun Aceh No 9 Tahun 2013 Pasal 29 Ayat d , memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah yang sifatnya genting. Melihat tugas ini tentunya keberadaan LWN yang dipimpin oleh Wali Nanggroe tentu memiliki tugas yang sangatlah penting demi terwujudnya keseimbangan roda pemerintahan Aceh dan miminimalisir terjadinya konflik antar Instansi.

Dalam perjalanannya hingga saat ini menurut amatan penulis keberadaan LWN tak ubah ibarat pepatah lama “jauh api dari panggang”. Wali Nanggroe hari ini berjalan jauh dari ketentuan aturan yang ada dan jauh dari harapan masyarakat Aceh. sehingga LWN yang selama ini diharapkan menjadi pemersatu masyarakat Aceh belum mampu menjadi kenyataan sesuai apa yang diharapkan. Contoh konkretnya konflik antar agama yang terjadi di Kabupaten Singkil beberapa waktu lalu LWN tidak mampu menjadi aktor penyelesaian konflik tersebut. Belum lagi dalam menjalankan tugasnya LWN tidak mampu menjadi penengah dalam beberapa kasus konflik horizontal pemerintah Aceh seperti sengketa dan molornya APBA karena egoisnya pemangku kebijkan pemerintahan Aceh. Sehingga sah  ketika sampai hari ini publik menganggap keberadaan LWN sarat kepentingan dan hanya berfungsi sebagai lembaga penyerap APBA.

Lembaga Wali Nanggroe Sarat Kepentingan

Dikukuhkan kembali PYM Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe periode 2018-2023 muncul anggapan publik yang baru. LWN yang menyerap lebih dari 50 Milyar APBA setiap tahunnya merupakan titipan kepentingan kelompok tertentu. Pengukuhannya yang dianggap kontroversi seperti dipaksakan seolah menjadi penutup segala kemungkinan akan munculnya kandidat Wali Naggroe yang baru. Boleh saja, meskipun Periode pertama Malik Mahmud muncul juga berbagai macam spekulasi di masyarakat namun masih dianggap wajar mengingat Malik Mahmud selaku Mentroe Gerakan Aceh Merdeka dan salah satu orang terdekat Alm. Tgk. Hasan Muhammad Ditiro. Tetapi, bukankah untuk periode ini mengingat kegagalannya pada periode pertama dan berbagai macam persoalan Aceh hari ini dibutuhkan Wali Nanggroe baru yang mampu menjalankan tugasnya LWN.

Penulis berasumsi. Jika, LWN yang keberadaannya sangat penting bagi Aceh namun dipaksakan dan penuh dengan titipan kelompok tertentu akan memunculkan konflik Horizontal yang lebih besar di Aceh. Karena keberadaan LWN itu sendiri yang tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Maka oleh karena itu penulis mendukung langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh beberap oknum dan kelompok yang memperkarakan terpilihnya kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh Periode 2018-2023 sebagai jalan terpilihnya Wali Nanggroe yang baru yang mampu menjawab seluruh harapan dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat Aceh.

Penulis sangat mengharapkan polemik tentang LWN segera berakhir dan siapapun nantinya yang menjadi Wali Nanggroe Aceh benar-benar mampu berbenah melakukan pembaharuan-pembaharuan dari berbagai sektor. Sehingga keberadaan LWN benar- benar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Aceh saat ini dan bukankah Ulama selaku Pewaris dari pada Nabi layak dilibatkan dalam hal ini ? Wallahua’lam.


Bagikan:
KOMENTAR