Polres Abdya Resmi Tahan MN, Dugaan Korupsi Pembangunan Jetty Rubek Mepayong

Jumat, 14 Desember 2018 | 19.54 WIB

Bagikan:
Kapolres Abdya gelar Konferensi Pers tentang tersangka korupsi proyek Pembangunan Jetty Rubek Mepayong(foto /Mus)

DAILYACEH.COM,Abdya | Kepolisian Resort (Polres) Aceh Barat Daya menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada proyek  pembangunan Jetty Rubek Tahun 2016 di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh Kabupaten Abdya bersumber anggaran tahun 2016 dengan nilai kontrak Rp 2,3 miliar lebih.

Kapolres Abdya AKBP M.Basori,Sik  dalam konferensi pers di Mapolres setempat, Jum'at (14/12) menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Jetty Rubek Mepayong , Kecamatan Susoh dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus ABPK tahun 2016 tersebut tidak sesuai dengan volumenya. Sehingga mengakibatkan pembagunan proyek Jetty Rubek itu, negara mengalami kerugian sebesar Rp 468 juta rupiah.

"Proyek pembangunan pelabuhan Jetty Rubek Mepayong  tersebut dilaksanakan oleh CV Mitra Putra Mandiri yang beralamat desa Alue Kecamatan Syi'ah Kuala Banda Aceh ,” jelas Kapolres didampingi Kasat Reskrim, Iptu Zulfitriadi SH.

Pada kesempatan itu Basori mengatakan, pihaknya melalui penyidik Satuan Resor Kriminal (Satreskrim) telah menetapkan MN berdasarkan surat penahanan No 29/XII/ Tahun 2018.

"Kami sudah menetapkan tersangka dan telah melakukan penahanan terhadap MN dugaan tindak pidana korupsi pelabuhan pembangunan Jetty Rubek pada tahun 2016 lalu,” ungkapnya.

Lebih lanjut AKBP Basori mengungkap kan dalam kasus ini kemungkinan akan ada tersangka lainnya, dan saya tidak akan main-main dengan kasus seperti ini,” tegasnya.

Atas perbuatannya, tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) da atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjaranya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan denda minimal Rp200 juta, maksimal Rp1 miliar.[]
Bagikan:
KOMENTAR