DPRK Abdya Minta Pembangunan Pabrik PKS Segera Di Fungsikan

Selasa, 25 Juni 2019 | 22.04 WIB

Bagikan:
Rapat sidang paripurna LKPJ APBK Bupati tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula gedung istimewa, Selasa 25 Juni 2019.

DAILYACEH.COM,ABDYA |Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK ) Aceh Barat Daya ( Abdya ) mendesak pemerintah provinsi Aceh untuk segera menghibahkan bangunan PKS yang dibangun dari dana Otsus tahun 2010.

Selain Untuk menjadi aset pemerintah Aceh Barat Daya guna untuk difungsikan kelanjutan pembangunan yang menghabiskan uang negara puluhan miliar agar tidak menjadi besi tua

Hal itu, disampaikan Anggota DPRK Abdya, Yusran selaku  penyampaian pandangan umum melalui rapat sidang paripurna LKPJ APBK Bupati tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula gedung istimewa, Selasa 25 Juni 2019.

"Kami sebagai anggota DPRK Abdya tidak mempersoalkan pembangunan tersebut nantinya akan bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta atau dengan BUMD.

Yang penting kata dia, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, karena masyarakat Abdya sangat mengharapkan terbangunnya pembantu pabrik PKS guna mengatasi keluhan masyarakat yang selama ini yang membawa tandan buah saat segar ketantangga,"ucapnya.

Disamping itu, sambungnya, selain adanya permainan harga dari pengusaha pabrik kelapa sawit juga harus mengeluarkan ongkos untuk memobilisasi yang lebih tinggi, "Ungkapnya Yusran.

Apalagi diakhir -akhir ini harga TBS yang sudah sangat mengkhawatirkan perekonomian masyarakat dan juga berdampak pada sektor perekonomian yang lainnya.

Oleh sebab itulah,kami menyarankan kepada pemerintah Abdya untuk memberikan kemudahan kepada investor pengusaha PKS untuk membangun PKS  kembali Abdya, karena jumlah petani perkebun  sawit setiap tahunnya semakin bertambah dan produksi TBS juga ikut menunjukkan setiap tahunnya," ujarnya.

Dikesempatan itu,kami juga menyarankan pemerintah Abdya untuk membuat tapal batas kecamatan Babahrot dan Kuala Batee,termasuk juga tapal batas desa pemekaran yang ada di kecamatan Babahrot, karena ini sangat menggangu pemerintahan desa dan kecamatan dalam membuat administrasi surat akta keterangan tanah

"Kami juga mendesak PDAM yang menurut pantauan kami belum sesuai sebagai mana harapan masyarakat tersedianya air bersih keseluruh pelosok desa,padahal setiap tahunnya yang anggaran lumayan besar untuk pembangunan instalasi air bersih, seraya mengatakan pipa instalasi sudah dibangun tapi belum dialiri air bersih sebagaimana layaknya, katanya.(M)
Bagikan:
KOMENTAR