DPRK Abdya Sampaikan Hasil Pansus, Begini Jawaban Bupati Akmal Ibrahim

Selasa, 25 Juni 2019 | 22.54 WIB

Bagikan:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRK Abdya akhirnya final. Selasa  (25/6/2019) sore

DAILYACEH.COM,ABDYA |Setelah melalui proses panjang, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2018 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRK Abdya akhirnya final. Selasa  (25/6/2019) sore, Pansus melaporkan hasil pembahasannya berupa sejumlah catatan yang akan direkomendasikan kepada Bupati di forum Paripurna .

Dalam laporannya tercatat sejumlah rekomendasi Pansus atas hasil pembahasannya terhadap LKPJ tahun anggaran 2018 yang akan disampaikan ke Bupati Akmal Ibrahim dan Muslizar MT supaya dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Sejumlah rekomendasi itu diantaranya soal terhadap pembangunan talud di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tanagan.

Soal bantuan provinsi pada dinas koperasi dan UKM, Roda empat yang memakai plat hitam untuk pergi ke kebun,PDAM,Kampus AKN,WTP.

Selain itu, Tim pansus juga menyinggung  soal kelanjutan Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di Gampiy Lhok Gayo Kecamatan Babahrot.

Menjawab hal itu, Bupati Akmal Ibrahim,SH menyebutkan, terkait laporan tim pansus I dan II dewan Abdya terhadap pembangunan talud di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tanagan sudah sesuai spek. Hal tersebut sudah lakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Abdya dan BPK-RI.

Sementara temuan tim Pansus terhadap bantuan Provinsi pada Dinas Koperasi dan UKM yang belum disalurkan, peralatan itu merupakan bantuan/hibah provinsi yang diperuntukkan untuk penguatan sentral industri kecil dan menengah (IKM) dan klaster industri.

"Sentra IKM dan Klaster industri itu terletak dikomplek perkantoran Pulau Kayu yang akan segera difungsikan sebagai pusat industri kreatif Abdya (PIKA), sebagian lainnya yang tidak digunakan PIKA akan diberikan pada masyarakat," ujarnya.

Terkait adanya temuan tim Pansus atas kendaraan dinas roda empat yang memakai plat hitam dan kendaraan roda dua yang digunakan untuk ke kebun, pihaknya berjanji akan segera menertibkan. Sementara kendaraan roda empat APV BL 157 C yang terbengkalai di kampus AKN, pemerintah daerah akan menarik kendaraan tersebut untuk dilelang.

"Terkait jumlah dewan pengawas PDAM sudah dilakukan kajian sesuai dengan kebutuhan dan Qanun nomor 14 tahun 2014 tentang PDAM. Terkait kinerja dari lima Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air yang dikelola PDA, empat diantaranya sudah dioperasikan, yaitu WTP Jeumpa, Babahrot, Tangan-Tangan, dan Lembah Sabil yang jumlah pelanggan terus kita upayakan peningkatan pelayanannya. Sementara WTP Blangpidie dalam proses perbaikan," jelasnya.

Sementara terkait kampus AKN, aset dikampus tersebut bukan lagi aset daerah, akan tetapi sudah diserahkan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan tinggi yang dicatat sebagai aset Poli Tani Bukit Tinggi. Oleh karena itu, katanya, tanggung jawab pemeliharaan bukan lagi tanggung jawab daerah. Namun, pemerintah daerah hanya mendukung atau sharing pendanaan terhadap sebagian operasional dan proses belajar mengajar.

"Terkait dengan BLK dapat kami sampaikan bahwa untuk menjaga barang-barang tersebut sudah kami pindahkan ke gudang Dinas Koperasi dan UKM di Padang Meurante. Sementara masalah Pendopo Bupati baru akan segera difungsikan sebagai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Abdya," tandasnya.

Ia menambahkan, pandangan umum anggota DPRK Abdya yang menyebutkan terkait Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Gampong Lhok Gayo, Babahrot, pemerintah daerah sangat serius untuk mengoperasionalkan bangunan PKS tersebut. Pemerintah daerah sendiri sudah bermohon kepada pemerintah provinsi untuk menghibahkan aset PKS tersebut dua tahun sejak kepemimpinan Akmal-Muslizar MT dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Abdya.

 "Saat ini proses hibahnya sudah sampai pada tahap akhir, yaitu menunggu rekomendasi gubernur dan persetujuan DPRA," demikian tuturnya.(M)
Bagikan:
KOMENTAR