KRB Sesalkan Anggota Dewan Abdya

Rabu, 26 Juni 2019 | 21.10 WIB

Bagikan:
Wahyu Candra, Juru bicara LSM KRB Aceh Barat Daya.(foto/ist)
DAILYACEH.COM,ABDYA |Lembaga swadaya masyarakat Koalalisi Rakyat Bersatu (KRB)  Aceh Barat Daya (Abdya )mengaku kecewa terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Kekecewaan itu,disampaikan Juru Bicara KRB ,Wahyu Candra mengenai beberapa temuan yang disampaikan oleh dewan dalam rapat Paripurna Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun 2018 di Gedung DPRK Abdya.

"Kami selaku LSM KRB sangat  kecewa, lantaran tidak ada satu pun anggota dewan yang pertanyakan mengenai janji-janji politik bupati yang belum terealisasi.

Padahal, masih kata Waktu , karena ada kewajiban yang juga merupakan tanggung jawab moral DPRK kepada rakyat yang seharusnya dipertanyakan mengenai janji-janji politik yang belum terealisasi," ungkap Wahyu Candra dalam rilis yang diterima Media ini, Rabu (26/6/2019).

Wahyu menyebutkan, janji politik bupati dan wakil bupati terpilih sudah dipaparkan kepada DPRK sejak masa pencalonan. Lalu, kenapa janji-janji tersebut tidak dipertanyakan kepada pimpinan eksekutif atau Bupati Abdya kapan janji itu akan diselesaikan.

"Semestinya setelah dilantik, yang menjadi tugas utama kepala daerah itu adalah memulai semua janji politiknya hingga benar-benar selesai hingga berakhir masa jabatannya. Karena janji politik itu pasti telah dilakukan kajian dari semua sisi sehingga janji-janji tersebut dipresentasikan di hadapan DPRK," ujarnya.

Tentunya, kata dia, dewan yang pada subtansinya merupakan representasi rakyat menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menuntut janji-janji yang telah dipaparkan oleh pemimpin terpilih. Sebab, janji-janji kampanye tersebut merupakan kontrak politik antara bupati terpilih dengan rakyat yang harus diselesaikan.

"Hari ini hampir 2 tahun masa kepemimpinan Akmal-muslizar memimpin Abdya. Seharusnya dewan mempertanyakan kepada bupati terkait realisasi janji kampanye, seperti bank gala, santunan melahirkan, bantuan kematian diterima 3 hari setelah meninggal, pemanfaatan gunung dan laut, serta peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yg masih jauh dari harapan. Jika janji-janji tersebut belum jalan, maka dewan harus mendesak eksekutif untuk merealisasikan janji-janji tersebut," demikian pungkasnya.(M)
Bagikan:
KOMENTAR