YARA Desak Kejari Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan SPPD Fiktif

Rabu, 26 Juni 2019 | 00.03 WIB

Bagikan:
Erisman, Pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh
DAILYACEH.COM,ABDYA |Yayasan Advokasi Rakyat Aceh perwakilan Aceh Barat Daya ( YARA ) mendesak pihak Kejaksaan Negeri ( Kajari ) setempat untuk  secepatnya merampungkan berkas kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas 24 anggota dewan dan menetapkan tersangka.

"Kami minta pihak Kejari secepatnya merampungkan berkas kasus dugaan SPPD fiktif pada sekretariat DPRK Abdya dan menetapkan tersangkanya,” kata pengacara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Abdya, Erisman,Selasa 25 Juni 2019.

Erisman mendesak pihak Kejari untuk secepatnya menetapkan anggota DPRK Abdya menjadi tersangka setelah tim advokasi YARA mengetahui kasus korupsi yang merugikan negara Rp. 1 miliar lebih itu sudah tahap penyelidikan.

"Berdasarkan hasil investigasi kami tim YARA, bahwa proses hukum kasus dugaan korupsi SPPD fiktif pada sekretariat DPRK yang kini sedang ditangani oleh pihak kejari Abdya sudah masuk pada tahap penyelidikan,” paparnya.

Oleh sebab itu, Erisman juga mengingatkan pihak Kejaksaan agar tidak sembarangan mengeluarkan dikresi (kebijakan) terhadap anggota legelsatif yang telah mengembalikan anggaran SPPD tersebut sebelum mengkaji dasar hukumnya.

"Inisiatif pengembalian temuan merupakan etikad baik, namun, perlu kami tegaskan pihak Kejari Abdya hati-hati dalam mengkaji dasar hukum terutama pasal 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001,” tegasnya. 

Erisman juga menegaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi jangan berasumsi pada etikad baik yang mengembalikan krugian keuangan negara sebelum dimulainya penyelidikan diangap mengahapus tindak pidana.

"Artinya bila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi yang bersangkutan (anggota dewan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hakim dipengadilan,” katanya menambahkan

"Logikanya begini, seseorang mencuri lalu mengembalikan hasil curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. Artinya pengembalian hanya mengurangi pidana, tetapi tidak mengurangi sifat melawan hukum,”jelasnya lagi. 

Dalam waktu dekat kata erisman,pihak YARA juga akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Aceh untuk menyeimbangi dokumen temuan dugaan SPPD fiktif anggota DPRK tersebut.

"Kami juga melakukan upaya imprial. Artinya kami dari YARA akan menyurati Kejati Aceh dan Kejaksaan Agung dalam hal ini Badan Pengawasan kinerja untuk mengawasi proses kasus hukum dugaan SPPD fiktif tersebut,” demikian pungkasnya.(M)
Bagikan:
KOMENTAR