KMA : Kasus SPPD Fiktif Wakil Rakyat Harus Tuntas Sampai Ke Akarnya

Selasa, 02 Juli 2019 | 22.15 WIB

Bagikan:

DAILYACEH.COM, ABDYA |Keluarga Mahasiswa Abdya (KMA)  meminta Kejaksaan Negeri Aceh Barat  Daya untuk serius menangani kasus Terkait SPPD fiktif yang di duga dinikmati anggota wakil rakyat.

"Iya.Benar, kita meminta kasus tersebut dapat di gelar agar ada kepastian hukum terhadap dugaan SPPD anggota dewan yang selama ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat," ungkap Kabid Hukum KMA, melalui pers rilis yang diterima media ini,Selasa 2 Juli 2019.

Rifal menjelaskan kasus tersebut sudah lama di tangani oleh kejaksaan abdya, namun terkesan jalannya sangat lambat sehingga kepastian hukumnyapun tidak jelas terhadap kasus tersebut.

" Inikan sudah lama ya, sudah sejauh manapun kita belum tau, apakah sudah di mulainya penyelidikan atau bahkan sudah kepenyidikan gak tau kita, karena dari kejari sendiri tidak pernah membukannya" ungkapnya.

Dirinya  juga berjanji akan terus mengawal terus perkembangan kasus tersebut sampai tuntas ke akarnya, jika tidak ada kepastian yang dapat di pertanggung jawabkan ke Publik pihaknya akan mengadukan proses penanganan perkara tersebut ke Jamwas Kejagung dan Komisi Kejaksaan.

"Ya jika begini terus tidak jelas sejauh mana, kita akan laporkan kasus ini ke pihak yang lebih tinggi dalam lingkungan kejaksaan, kalau bukan ke Jamwas Kejagung berarti ke Komisi Kejaksaan" tambahnya lagi.

Rifal berharap kepada Kejaksaan Negeri Abdya dimana salah satu penegakan hukum yang berada di tanoh Breuh Sigupai untuk serius dalam kasus ini, dimana para wakil Rakyat Abdya harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, meski sebahagian uang uang tersebut sudah kembalikan.

" Kita berharap, semoga kejari serius menangani perkara ini, apalagi dalam kasus ini yang menjadi perhatian kami adalah para wakil rakyat. Meski uang sebahagian sudah di kembalikan namun prosesnya ken tetap. Biar pengadilan yang memutuskan bersalah atau tidak,dan jika kasus ini jalan terus di tempat, kami akan melakukan upaya melaporkan kasus ini kepada Jamwa kejagung atau Komisi kejaksaan". Tutupnya.(M)
Bagikan:
KOMENTAR