LSM Kita Peduli Desak Pemkab Dan DPRK Aceh Jaya Buat Qanun CSR

Senin, 04 November 2019 | 12.58 WIB

Bagikan:
Abdo Rani Ketua LSM Kita Peduli 
DAILYACEH.COM,CALANG | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kita peduli meminta pemerintah Aceh Jaya dan DPRK untuk bisa membuat qanun tentang CSR atau TJSL terhadap tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan.

Abdo Rani Ketua LSM kita peduli ke media ini (4/11/2019) mengatakan Pemerintah Aceh Jaya bersama DPRK belum ada qanun yang mengatur tentang CSR atau TJSL perusahaan yang ada di daerah selama ini, pihaknya juga meminta mengkaji ulang MOU perusahaan dengan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selama ini telah berjalan.

Menurutnya tanggung jawab  sosial lingkungan perusahaan terhadap pembinaan lingkungan merupakan salah satunya tanggung jawab perusahaan tersebut namun kenyataannya masyarakat yang berada disekitarnya menjadi sebuah mala petaka terhadap keberadaan perusahaan diwilayahnya.

Ia menjelaskan sebagai contoh, di sektor pertanian seperti petani sawit yang berlokasi di Desa Tuwi Kareung Kecamatan Panga, yang mana lahan mereka tergenang air jika musim hujan tiba. Tidak ada akses air jika sudah meluap di saat hujan yang berdampak pada perkembangan menurunnya angka pendapatan dan kualitas TBS yang di hasilkan.

" Ada sekitar 200 hektar lebih lahan masyarakat disana yang lahannya rata rata sudah mulai mehasilkan TBS selama ini. Dalam satu bulan ini kualitas buah jauh dari perkiraan karena musim penghujan datang lahan mereka tergenang air hujan dan di tambah lagi air kiriman dari hulu perdalaman", kata Abdo Rani.

Lanjutnya, pihaknya berharap penggunaan dana yang bersumber dari CSR/TJSL sangat tepat sasaran jika di peruntukkan kepada hal seperti itu. belum lagi dampak bau busuk yang sampai saat ini masih tercium sangat pekat di hidung ketika kita melintas kecamatan panga.

Maka dari itu terdapat dua undang undang (UU) yang menegaskan tengatang CSR yakni UU nomor 40 tahun 2017 tetang perseorangan terbatas (PT) pasal 74 dan UU no 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15,17 dan 34.

Abdo Rani menjelaskan, dalam UUD PT nomor 40 tahun 2007 pasal 74 berisi ayat (1) perseorangan yang mejalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. ayat (2) tanggung jawab  sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseorangan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseorangan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan  dan kewajaran.

Ayat (3) perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan . ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial & lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Maka dengan dasar tersebut di atas LSM KITA PEDULI mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan lembaga Legislatif DPR Kabupaten Aceh Jaya Untuk Melahirkan Qanun Daerah terkait dana CSR atau di indonesia lebih dikenal dengan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

" ini sangat penting karena sudah ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Aceh Jaya saat ini, " jelasnya lagi.

Selanjutnya, pemerintah perlu berupaya mendorong pemahaman dan pelaksanaan komponen CSR yang telah menjadi bagian dari UU dan kebijakan serta membangun ruang-ruang diskusi pembelajaran tentang implementasi CSR di Aceh Jaya dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan DPRK sehingga penyelewengan pemahaman bisa diminimalisasi, perusahaan benar benar bertanggung jawab terhadap perbaikan perbaikan lingkungan perusahaan tersebut dan justru dana itu juga pada intinya kemakmuran masyarakat di lingkungan untuk kesejahteraan dan juga bersar danpaknya untuk perusahaan itu juga.

Hal lain yang dapat difasilitasi pemerintah kabupaten setelah Rampungnya Qanun tentang CSR/TJSL antara lain (1) mempromosikan berbagai standar CSR yang ada di daerah lain seperti di kota lain di indonesia ataupu di tingkat global, membuat terjemahan dan kontekstualisasinya untuk Tingkat Kabupaten , (2) mendatangkan pembicara-pembicara CSR kelas kakap, dan memastikan sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan akses pengetahuan atasnya, (3) Mengontrol Perusahaan dalam tahapan penyaluran dana CSR sebagai tanggung jawab sosial lingkungan, (4) membangun pusat pengetahuan digital tentang CSR.

" kami mendesak perusahaan yang ada di Aceh Jaya kedepan bisa mempublikasi Dana CSR mereka kepublik seperti di muat pada media dan artikel artikel, terhadap laporan penggunaan dan CSR, dan sebagainya yang bisa diakses oleh siapa pun," harap Abdo Rani.(**)
Bagikan:
KOMENTAR